Jakarta – Meskipun Indonesia mengalami surplus dalam produksi beras, hal ini tidak serta-merta menjamin bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses beras dengan harga yang terjangkau. Tantangan utama yang dihadapi adalah pemerataan distribusi, yang harus dipastikan agar peningkatan produksi beras tidak hanya tercatat pada neraca pangan, tetapi juga dirasakan oleh semua masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.
Ketahanan Pangan: Lebih dari Sekadar Ketersediaan
Eliza Mardian, seorang peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menyatakan bahwa ketahanan pangan tidak dapat diukur hanya dari ketersediaan beras secara nasional. Selain itu, aksesibilitas, keterjangkauan harga, dan stabilitas pasokan juga merupakan faktor penting yang harus diperhatikan.
“Dalam konteks ketahanan pangan yang komprehensif, indikator yang digunakan tidak hanya ketersediaan, tetapi juga akses, keterjangkauan, dan stabilitas,” ungkap Eliza di Jakarta pada akhir pekan lalu.
Proyeksi Produksi Beras dan Kebutuhan Nasional
Menurut proyeksi neraca pangan yang disusun oleh Kementerian Pertanian (Kementan), diperkirakan produksi beras pada tahun 2026 akan mencapai 34,77 juta ton. Di sisi lain, kebutuhan beras nasional diperkirakan sekitar 31,10 juta ton, yang berarti akan ada surplus sekitar 3,67 juta ton.
Perum Bulog juga melaporkan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Dalam kondisi ini, pemerintah merencanakan untuk mengekspor beras ke Malaysia dengan pengiriman awal sebanyak 1.000 ton.
Distribusi yang Tidak Merata: Tantangan yang Harus Dihadapi
Namun, Eliza mengingatkan bahwa surplus secara keseluruhan tidak menjamin bahwa seluruh masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap beras. Ketimpangan dalam distribusi masih menjadi masalah, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan.
Hambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
- Rantai distribusi antarpulau yang belum efisien
- Tingginya biaya logistik
- Keterbatasan fasilitas penyimpanan
- Struktur pasar yang terbatas di beberapa daerah
Pentingnya Penguatan Infrastruktur Distribusi
Sehubungan dengan tantangan tersebut, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur distribusi dengan cara:
- Menambah fasilitas penyimpanan di daerah terpencil
- Melakukan operasi pasar yang lebih rutin dan terukur
- Meningkatkan konektivitas antarpulau untuk mengurangi biaya transportasi
Eliza menilai bahwa ekspor dapat memberikan keuntungan dalam bentuk tambahan devisa dan perbaikan neraca perdagangan. Namun, kebijakan ini sebaiknya diutamakan setelah kebutuhan domestik, akses masyarakat, dan stabilitas harga dipastikan dalam kondisi aman.
Strategi Ekspor Beras yang Berkelanjutan
“Membuka peluang ekspor meskipun dalam volume kecil sebagai langkah uji pasar seharusnya ditempatkan setelah memastikan indikator akses dan stabilitas harga di seluruh wilayah dalam negeri terpantau aman,” jelasnya.
Eliza menambahkan bahwa dampak devisa dari ekspor perdana sebanyak 1.000 ton ke Malaysia relatif kecil bila dibandingkan dengan keseluruhan ekspor nonmigas Indonesia. Sebaliknya, gangguan dalam distribusi dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat di daerah yang sulit dijangkau.
Kesimpulan
Dengan surplus beras yang ada, perhatian harus lebih difokuskan pada aspek distribusi dan aksesibilitas agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari peningkatan produksi beras. Upaya untuk meningkatkan infrastruktur distribusi dan memastikan stabilitas harga menjadi kunci dalam mencapai kesejahteraan petani serta masyarakat luas.
➡️ Baca Juga: Penerapan PP Tunas untuk Meningkatkan Perlindungan Anak di Era Digital
➡️ Baca Juga: Liga Italia Pekan ke-28: Jadwal Penting, Como Target Liga Champions, Juventus Berusaha Bangkit
