Pemprov Lampung Dapat Penghargaan Opini Kualitas Puncak dari Ombudsman RI: Prestasi Tertinggi dalam Transparansi Publik

Pemerintah Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela, telah meraih penghargaan prestisius dari Ombudsman Republik Indonesia. Menyandang predikat Opini Kualitas Puncak, Pemprov Lampung mendemonstrasikan komitmennya untuk memberikan pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakatnya.

Peran OPD dan Pihak Terkait Menyukseskan Pemprov Lampung

Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengungkapkan apresiasi mendalam terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan dan komitmen yang memungkinkan Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan Opini Kualitas Puncak dari Ombudsman RI. Menurutnya, ini bukan hanya prestasi Pemprov Lampung, tetapi merupakan buah dari kerja keras semua pihak, mulai dari OPD hingga instansi vertikal.

Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik: Lampung Raih Predikat Tertinggi

Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilakukan oleh Ombudsman RI telah memberikan hasil yang membanggakan bagi Provinsi Lampung. Melalui acara yang diadakan di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Pemprov Lampung berhasil meraih predikat tertinggi dan menjadi satu-satunya dari 38 provinsi di Indonesia yang meraih predikat tersebut. Penilaian ini melibatkan beberapa instansi seperti Dinas Sosial, RSUD Abdul Moeloek, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Menggapai Prestasi Tidak Membuat Pemprov Lampung Berpuas Diri

Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela, meski telah meraih prestasi yang membanggakan ini, Pemprov Lampung tidak boleh berpuas diri. Menurutnya, apa yang diraih hari ini bukanlah akhir, melainkan harus menjadi standar minimal dalam bekerja dan terus melakukan perbaikan pelayanan yang lebih baik lagi.

Prinsip Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Lampung

Menurut Jihan, pelayanan publik yang buruk akan berdampak langsung pada kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa prinsip pelayanan publik Pemprov Lampung harus dekat, cepat, transparan, dan manusiawi. Pelayanan publik yang tidak baik tentu akan membuat masyarakat merasa frustrasi.

Peningkatan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik

Wakil Gubernur Jihan menegaskan bahwa Pemprov Lampung memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah harus memberikan yang terbaik, sebaik dan sebisa mungkin, di mana pun mereka bertugas.

Peran Aparatur Pemerintah dalam Pelayanan Publik

Menurut Jihan, aparatur pemerintah merupakan wajah pemerintah di hadapan masyarakat. Senyum dan keramahan aparatur di loket pelayanan sangat dinanti oleh masyarakat. Selain itu, Jihan juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga integritas, memperkuat kolaborasi, dan terbuka terhadap perubahan.

Penghargaan Lainnya dari Ombudsman RI

Dalam acara yang sama, Ombudsman RI juga memberikan penghargaan kepada sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, seperti Kabupaten Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan, dan Kota Metro. Penghargaan juga diberikan kepada beberapa instansi vertikal di Provinsi Lampung.

➡️ Baca Juga: Syukur Masyarakat Badui Tersimpan di Balik Bulir Padi Huma yang Berharga

➡️ Baca Juga: Chelsea Kalah 0-1 dari Man Utd, Dua Kali Kena Tiang Dihukum Cunha dalam Pertandingan Ketat