Jakarta – Tindakan tegas diambil oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait dengan keberadaan lapangan padel yang beroperasi tanpa izin. Melalui Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata), Pemkot Jaksel melakukan penyegelan terhadap lapangan padel ilegal yang terletak di Jalan Moh Kahfi 1 RT 04/RW 04, Cipedak, Jagakarsa. Tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan peraturan terkait pembangunan dan keberadaan fasilitas olahraga yang aman dan sesuai regulasi.
Pentingnya Memiliki Izin Resmi dalam Pembangunan
Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murthadho, menegaskan bahwa penyegelan ini merupakan langkah serius pemerintah dalam menanggulangi setiap bangunan atau konstruksi yang tidak memenuhi persyaratan perizinan. “Kami tidak akan memberikan toleransi, dan berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah penindakan secara administratif dan teknis,” ujarnya saat melakukan penyegelan pada Senin, 16 Maret.
Ali menambahkan bahwa tindakan penyegelan dilakukan karena bangunan tersebut belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Proses pengawasan menunjukkan bahwa meskipun bangunan masih dalam tahap konstruksi, aktivitas pembangunan tetap berjalan tanpa melengkapi dokumen perizinan yang diperlukan.
Prosedur Penindakan yang Ditempuh
Sebelum langkah penyegelan diambil, pihaknya telah menjalani berbagai tahapan prosedur. Ini termasuk pemberian Surat Peringatan pertama (SP1), SP2, dan SP3, serta penetapan pembatasan kegiatan untuk memastikan bahwa pemilik bangunan menyadari pelanggaran yang dilakukan.
Ali mengungkapkan bahwa langkah ini juga dimaksudkan sebagai bentuk edukasi bagi para pelaku usaha konstruksi dan pemilik bangunan. “Kami ingin mengingatkan mereka untuk mengurus perizinan sebelum memulai pembangunan. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Peran PBG dalam Keamanan Bangunan
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta, Vera Revina Sari, menjelaskan pentingnya kepemilikan PBG sebelum memulai proses pembangunan. PBG berfungsi sebagai pengawasan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Setelah penyelesaian bangunan, pemilik juga diwajibkan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum bangunan dapat dioperasikan. SLF sangat penting untuk menjamin kekuatan dan keamanan struktur bangunan bagi pengguna.
Masalah Umum pada Lapangan Padel
Berdasarkan pengamatan, Vera menyatakan bahwa banyak lapangan padel yang hanya mengurus izin membangun tetapi belum mendapatkan SLF. “Jika sebuah bangunan tidak memiliki SLF, maka tidak diperbolehkan untuk beroperasi dan harus ditutup,” tambahnya.
Proses pengajuan PBG biasanya memakan waktu sekitar 28 hari kerja. Namun, tahapan lain, seperti sidang pembahasan rancangan, bisa menyebabkan keterlambatan, terutama jika pemohon tidak segera melakukan perbaikan yang diminta oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan.
Keluhan Masyarakat dan Pentingnya Sosialisasi
Selain permasalahan izin, pihak DCKTRP juga menerima berbagai keluhan dari masyarakat mengenai lapangan padel yang sudah memiliki izin. Sebagian besar keluhan ini berkaitan dengan kurangnya sosialisasi kepada warga sekitar tentang fungsi dan kegiatan yang berlangsung di lapangan tersebut.
Vera menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah ini. “Kami mengajak pihak kelurahan, kecamatan, dan wali kota untuk berperan sebagai fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan antara pengelola lapangan padel dan masyarakat melalui musyawarah,” ujarnya.
Regulasi Jam Operasional
Berkenaan dengan jam operasional, Vera mengingatkan bahwa sesuai dengan arahan Gubernur, batas waktu operasional bagi lapangan padel adalah hingga pukul 20.00 WIB. Namun, masih ada beberapa lapangan yang melanggar ketentuan ini, dan pihaknya telah memberikan peringatan kepada mereka.
Dengan penutupan lapangan padel ilegal ini, diharapkan akan ada peningkatan kesadaran di kalangan pemilik usaha akan pentingnya perizinan dalam pembangunan, serta mendorong mereka untuk lebih taat pada regulasi yang ada. Hal ini tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi pengguna, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan infrastruktur olahraga di Jakarta Selatan berlangsung dengan aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui langkah-langkah yang diambil oleh Pemkot Jaksel, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya perizinan dalam setiap kegiatan pembangunan. Kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur, serta mendukung pertumbuhan sektor olahraga yang berkelanjutan di Jakarta Selatan.
➡️ Baca Juga: Jerome Mengenang Kebaikan Vidi Aldiano, Sahabat Pertamanya di Jakarta
➡️ Baca Juga: Kemenkeu Catat Penerimaan Bea Cukai Melemah hingga Rp44,9 Triliun di Awal 2026
