Jakarta – Anwar Usman, seorang hakim konstitusi terkemuka, mengakhiri perjalanan kariernya di Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 16 Maret 2026. Dalam momen perpisahan tersebut, Anwar menyampaikan permohonan maaf yang tulus saat menghadapi sidang terakhirnya, yang merupakan pembacaan putusan untuk perkara pengujian Undang-Undang Nomor 176/PUU-XXIII/2025. Dengan menyampaikan kata-kata yang penuh keikhlasan, ia mengungkapkan, “Dari lubuk hati yang amat dalam, saya menyampaikan permohonan maaf.” Keterlibatannya di MK akan berakhir pada 6 April 2026, setelah 15 tahun mengabdi.
Profil Anwar Usman
Anwar Usman lahir di Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 31 Desember 1956. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan semangat untuk belajar. Anwar menempuh pendidikan dasar di SDN 03 Sila, Bima, yang ia selesaikan pada tahun 1969. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) dan berhasil lulus pada tahun 1975 setelah enam tahun belajar.
Setelah menyelesaikan PGAN, Anwar tidak berhenti belajar. Ia mengejar gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, yang ia raih pada tahun 1984. Selama masa kuliah, Anwar aktif dalam dunia teater, di mana ia berlatih di bawah bimbingan Ismail Soebarjo. Keterlibatannya dalam seni peran tidak hanya menunjukkan kreativitasnya, tetapi juga menambah wawasan dan pengalaman berharga dalam berkomunikasi.
Perjalanan Pendidikan Anwar Usman
- SDN 03 Sila, Bima (lulus 1969)
- PGAN di Bima (lulus 1975)
- S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta (lulus 1984)
- S2 Program Studi Magister Hukum STIH IBLAM Jakarta (lulus 2001)
- S3 Program Bidang Ilmu Studi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (lulus 2010)
Setelah meraih gelar Sarjana Hukum, Anwar mengikuti tes untuk menjadi calon hakim dan berhasil lulus. Pada tahun 1985, ia diangkat sebagai Calon Hakim di Pengadilan Negeri Bogor. Keberhasilannya ini mencerminkan dedikasinya dalam bidang hukum yang telah ditanamkan sejak dini.
Karier Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi
Karier Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi dimulai pada 6 April 2011, ketika ia terpilih sebagai hakim konstitusi. Selama di MK, Anwar menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap tanggung jawabnya. Ia menjabat sebagai Ketua MK dari 2 April 2018 hingga 2 Oktober 2020, sebuah posisi yang mengharuskan kepemimpinan yang kuat dan integritas yang tinggi.
Namun, perjalanan karier Anwar di MK tidak tanpa kontroversi. Salah satu momen yang paling banyak dibicarakan adalah putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden. Keputusan ini memicu perdebatan publik karena dinilai membuka peluang bagi kepala daerah yang belum berusia 40 tahun untuk maju dalam pemilihan, termasuk Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo saat itu.
Kontroversi dan Tantangan
Kontroversi seputar putusan tersebut memunculkan perhatian dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie. Dalam putusannya pada 7 November 2023, MKMK menyatakan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Salah satu alasan utama adalah ketidakmengunduran dirinya dari pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan kepentingan keluarganya, yang dianggap melanggar prinsip ketidakberpihakan.
Akibat keputusan tersebut, Anwar dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai respons terhadap keputusan MKMK. Selain itu, Anwar juga menjadi sorotan karena tingkat kehadirannya yang rendah di sidang pleno, yang tercatat hanya 71 persen sepanjang tahun 2025. Catatan internal MK menunjukkan bahwa ia absen dalam 81 sidang pleno, 32 sidang panel, dan 32 rapat permusyawaratan hakim (RPH).
Pendidikan Lanjutan dan Pengembangan Karier
Setelah menyelesaikan pendidikan S1, Anwar tidak berhenti untuk berkembang. Ia melanjutkan studinya dengan meraih gelar Magister Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta pada tahun 2001. Pada tahun 2010, ia berhasil menyelesaikan program doktoral di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan fokus pada ilmu kebijakan. Pendidikan lanjutan ini tidak hanya memperkuat dasar hukum dan kebijakannya, tetapi juga memperkaya pengalaman dan pengetahuannya di bidang yang lebih luas.
Peran dalam Teater dan Keterlibatan Sosial
Selama masa kuliah, Anwar juga aktif dalam kegiatan teater. Keterlibatannya dalam Sanggar Aksara memberikan pengalaman berharga dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai kalangan. Melalui teater, ia belajar tentang ekspresi diri dan pengaruh seni dalam menyampaikan pesan. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari perkembangan kepribadiannya, yang membantunya dalam menjalankan peran sebagai hakim konstitusi.
Teater juga mengajarkan Anwar tentang kolaborasi dan kerja tim, keterampilan yang sangat penting dalam dunia hukum. Pengalamannya di panggung memberi warna tersendiri dalam pendekatannya terhadap hukum dan keadilan, yang selalu berusaha untuk melihat setiap kasus dari berbagai sudut pandang.
Menjelang Pensiun dan Warisan yang Ditinggalkan
Dengan berakhirnya masa bakti Anwar Usman di MK pada tanggal 6 April 2026, ia meninggalkan warisan yang kompleks. Selama 15 tahun mengabdi, Anwar telah menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi. Posisinya sebagai hakim konstitusi bukan hanya memberikan tanggung jawab yang besar, tetapi juga membawa ekspektasi tinggi dari masyarakat.
Ketika mendekati pensiun, Anwar menyadari bahwa tidak semua keputusan dan langkahnya akan diterima dengan baik oleh publik. Dalam pernyataannya, ia mengakui bahwa selama masa jabatannya, ada aspek-aspek yang mungkin tidak sesuai harapan. Namun, ia tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya dengan integritas dan kehati-hatian.
Proses Seleksi Pengganti
Setelah pengunduran dirinya, proses seleksi untuk pengganti Anwar Usman akan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Panitia seleksi yang dipimpin oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Suharto, sudah mengusulkan tiga calon hakim konstitusi. Nama-nama tersebut akan diajukan kepada Ketua MA untuk kemudian dipilih dan diajukan kepada Presiden untuk dilantik.
Proses ini menunjukkan bahwa meskipun Anwar Usman akan berpamitan, tanggung jawab dan fungsi Mahkamah Konstitusi akan tetap berjalan. Penggantinya diharapkan dapat melanjutkan tugas dan menjaga integritas lembaga hukum di Indonesia.
Dengan segala prestasi dan tantangan yang dihadapi, profil Anwar Usman mencerminkan perjalanan seorang hakim konstitusi yang berdedikasi. Ia telah memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan hukum di Indonesia dan menjadi sosok yang patut dicontoh dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
➡️ Baca Juga: Pekerja Digital Butuh Regulasi Seragam dan Perlindungan Hukum yang Kuat
➡️ Baca Juga: Mirae Asset Sekuritas Membantah Tuduhan Keuntungan Ilegal Rp 14,5 Triliun dalam Kasus BEBS Pasca Penggeledahan OJK
