Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah melaksanakan pemetaan kesiapsiagaan bahaya tsunami di kawasan pesisir Provinsi Banten. Kegiatan ini mencakup Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon dengan menggunakan standar yang ditetapkan dalam inisiatif Tsunami Ready. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan masyarakat terhadap potensi ancaman tsunami yang dapat terjadi di wilayah tersebut.
Pelaksanaan Pemetaan Kesiapsiagaan
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengungkapkan bahwa pemetaan ini dimulai sejak 6 September 2026. Tim dari Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB melakukan berbagai koordinasi dengan pemerintah daerah, serta melakukan pemantauan langsung di wilayah yang berpotensi terdampak. Langkah ini juga melibatkan asistensi dalam hal kesiapsiagaan masyarakat setempat.
Inisiatif ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah pesisir siap menghadapi kemungkinan dampak dari aktivitas Gunung Anak Krakatau. Terutama, perhatian diarahkan pada potensi bahaya tsunami yang mungkin terjadi, mengingat wilayah tersebut pernah mengalami bencana serupa di Selat Sunda pada tahun 2018.
Area Pemetaan
Pemetaan kesiapsiagaan dilakukan di beberapa lokasi strategis, termasuk Tanjung Lesung, Desa Sumberjaya, dan Desa Panimbangjaya di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, tim BNPB juga memantau beberapa desa pesisir lainnya di Kabupaten Serang dan Cilegon untuk memastikan bahwa sistem peringatan dini berfungsi dengan baik.
- Tanjung Lesung
- Desa Sumberjaya
- Desa Panimbangjaya
- Desa Salira
- Desa Anyar
Kondisi Kesiapsiagaan di Kabupaten Pandeglang
Di Kabupaten Pandeglang, tim BNPB melaporkan bahwa menara sirene peringatan dini yang terletak di Kecamatan Sumur dan Panimbang berfungsi dengan baik dan siap untuk dioperasikan. Jalur evakuasi juga telah terpasang dengan baik, dan simulasi bencana rutin telah diadakan untuk memastikan kesiapan masyarakat. Namun, terdapat beberapa alat Warning Receiver System (WRS) Gen di Tanjung Lesung yang saat ini sedang dalam tahap perbaikan.
Evaluasi di Kabupaten Serang
Selanjutnya, di Kabupaten Serang, evaluasi dilakukan di tiga desa, yaitu Desa Salira, Karang Suraga, dan Desa Anyar. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan relawan pantai beroperasi dengan optimal. Dukungan dari menara sirene dan peta evakuasi menuju titik aman juga berfungsi dengan baik, memastikan bahwa masyarakat memiliki akses informasi yang diperlukan dalam situasi darurat.
Monitoring di Kota Cilegon
Pada peninjauan di Kota Cilegon, tim BNPB mengunjungi Kelurahan Kubangsari untuk memastikan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait peringatan dini. Mereka juga mengevaluasi keaktifan fasilitator kelurahan dalam mendistribusikan informasi kepada masyarakat, serta memastikan bahwa fungsi sirene tsunami di area kantor kelurahan berjalan dengan baik.
Sinergi antara BNPB dan Pemda
Dalam konteks ini, Berton menekankan pentingnya kolaborasi antara BNPB dan pemerintah daerah, serta komunitas relawan lokal. Kerjasama ini sangat berharga dalam menjaga keandalan infrastruktur pemantauan bencana, yang pada akhirnya bertujuan untuk melindungi keselamatan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.
- Kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah
- Partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan
- Pemeliharaan infrastruktur peringatan dini
- Pelaksanaan simulasi bencana secara berkala
- Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat
Pentingnya Pemetaan Kesiapsiagaan Tsunami
Pemetaan kesiapsiagaan tsunami adalah langkah krusial dalam upaya mitigasi bencana. Dengan melakukan pemetaan, BNPB dapat mengidentifikasi area yang paling rentan dan memprioritaskan upaya peningkatan kesiapan. Hal ini juga berfungsi untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi bencana.
Selain itu, pemetaan ini memberikan data yang diperlukan untuk merancang dan memperbaiki sistem peringatan dini. Dengan informasi yang akurat, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah preventif dan responsif yang lebih efektif untuk menjaga keselamatan masyarakat.
Keberlanjutan Program Kesiapsiagaan
Keberhasilan program pemetaan kesiapsiagaan tsunami tidak hanya bergantung pada pelaksanaan awalnya, tetapi juga pada keberlanjutan dan evaluasi berkala. BNPB bersama pemerintah daerah harus terus memantau dan memperbaharui data serta melakukan simulasi bencana secara rutin untuk memastikan bahwa masyarakat tetap siap menghadapi kemungkinan bencana di masa depan.
- Pemantauan berkala terhadap sistem peringatan dini
- Pengembangan program edukasi untuk masyarakat
- Koordinasi yang berkelanjutan dengan pemda
- Evaluasi dan perbaikan sistem yang ada
- Partisipasi aktif masyarakat dalam program kesiapsiagaan
Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat pesisir di Provinsi Banten dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi potensi tsunami, serta memiliki pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri dan keluarga mereka dalam situasi darurat.
➡️ Baca Juga: Gerakan Ekonomi Rakyat Paris Festival 2026 di Cimahi Fokus pada Budaya Lokal dan Pengembangan UMKM
➡️ Baca Juga: Khofifah Dorong Muslimat NU NTB untuk Mencegah Pernikahan Dini dan Perkuat Peran Keluarga
