Audit BUMN Berita BUMN Danantara Indonesia Kebijakan Publik Pertamina Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Tanggapi Aturan Audit Anak Usaha BUMN dan Ungkap Potensi Penyimpangan

bila salsabila2 minggu ago

3 3 minutes read

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyampaikan pandangannya mengenai aturan yang melarang pelaksanaan audit pada anak dan cucu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara peringatan satu tahun Danantara Indonesia yang berlangsung di Jakarta Pusat pada Rabu, 11 Maret 2026. Menurut Prabowo, aturan ini terkesan janggal, terutama mengingat bahwa induk perusahaan BUMN wajib diaudit oleh pemerintah.

Prabowo Soroti Potensi Penyimpangan dalam Audit Anak Usaha BUMN

Prabowo Subianto dengan tegas mempertanyakan landasan hukum yang mendasari peraturan tersebut. “Sungguh aneh, ada aturan yang menyebutkan bahwa BUMN dapat diaudit oleh negara, tetapi cucu perusahaan tidak boleh diaudit. Dari mana datangnya peraturan ini?” tanyanya dengan nada yang mempertanyakan keabsahan regulasi tersebut.

Menurut Prabowo, ketidakjelasan dalam aturan ini bisa membuka peluang bagi adanya penyimpangan. Ia menyoroti fakta bahwa sebuah BUMN dapat memiliki ratusan anak usaha. “Saya sangat terkejut, misalnya Pertamina memiliki 200 anak dan cucu perusahaan,” ujarnya, merujuk pada PT Pertamina (Persero) yang didirikan dengan niat baik oleh para pendahulu bangsa.

Dampak Positif Danantara Indonesia dalam Tata Kelola BUMN

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengekspresikan rasa syukurnya atas kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola BUMN dan perusahaan milik negara dengan standar internasional yang setara dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) global.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa setelah satu tahun beroperasi, Return on Assets (RoA) Danantara telah mengalami pertumbuhan signifikan hingga mencapai 300 persen. “Kita bisa melihat bahwa premis kita terbukti benar, bahwa konsolidasi dan manajemen yang rasional dengan standar terbaik dunia dapat meningkatkan return on asset di atas 300 persen,” tegasnya.

Target Kinerja RoA Danantara Masih Dapat Ditingkatkan

Walaupun demikian, Prabowo mengakui bahwa RoA Danantara yang saat ini berada di angka 5 persen masih jauh dari target yang diharapkan. Ia menetapkan target RoA minimal 10 persen untuk perusahaan yang berkualitas, sementara perusahaan yang luar biasa bisa mencapai angka antara 12 hingga 15 persen.

“Jika perusahaan yang baik bisa mencapai 12 persen, yang hebat bisa mencapai 15 persen. Maka kita harus menetapkan target ambisius, yaitu 10 persen. Namun, kita juga harus menyadari bahwa mungkin dalam beberapa tahun pertama kita belum bisa mencapai angka tersebut,” pungkas Prabowo, menekankan perlunya target yang ambisius namun tetap realistis dalam pencapaian.

Informasi lebih rinci mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto ini disampaikan melalui pidato dalam acara peringatan HUT ke-1 Danantara Indonesia pada Rabu, 11 Maret 2026. Dalam momen tersebut, ia menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan tata kelola BUMN dan pengawasan yang lebih baik terhadap anak usaha BUMN.

Implikasi Aturan Audit Anak Usaha BUMN

Aturan yang melarang audit terhadap anak usaha BUMN dapat memberikan dampak yang signifikan. Salah satu implikasinya adalah meningkatnya risiko penyimpangan dan korupsi. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan manfaat dari transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan anak perusahaan.

Audit yang lebih transparan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang.
Memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran.
Memberikan kepercayaan kepada publik dan investor mengenai integritas BUMN.
Mendorong perusahaan untuk beroperasi dengan standar yang lebih tinggi.
Menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.

Pentingnya Reformasi dalam Pengawasan BUMN

Reformasi dalam pengawasan BUMN dan anak perusahaan menjadi krusial untuk menghindari celah hukum yang dapat disalahgunakan. Dengan adanya audit yang ketat, diharapkan pengelolaan BUMN dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa sumber daya negara digunakan sebaik-baiknya demi kemakmuran masyarakat.

Prabowo juga menekankan bahwa pengelolaan yang baik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh jajaran manajemen perusahaan. Kerjasama yang solid antara pemerintah dan manajemen perusahaan akan menciptakan sinergi yang positif dalam meningkatkan kinerja BUMN.

Kesimpulan

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai aturan audit anak usaha BUMN bukan hanya sekadar kritik, tetapi juga merupakan panggilan untuk perbaikan dalam tata kelola BUMN. Dengan adanya pengawasan yang lebih baik, diharapkan BUMN dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian negara dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bersama-sama mendorong reformasi dalam pengawasan BUMN agar tidak ada lagi celah untuk penyimpangan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat memastikan bahwa BUMN beroperasi dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, demi kemajuan bangsa Indonesia.