Senin (9/3/2026) menjadi hari yang cukup sibuk untuk Ombudsman Republik Indonesia (RI). Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor lembaga ini serta rumah salah seorang komisionernya. Aksi ini dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan penghalangan proses penyidikan dan penuntutan kasus korupsi terkait ekspor minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) yang sebelumnya dinyatakan bebas.
Memahami Peran dan Tanggung Jawab Ombudsman RI
Sebagai lembaga pengawasan layanan publik, Ombudsman RI diberi wewenang untuk menerima dan memeriksa laporan dari masyarakat terkait dugaan praktek maladministrasi oleh aparatur negara. Laporan dari masyarakat menjadi pintu masuk utama bagi Ombudsman dalam melakukan tugas pemeriksaannya.
Komisioner Ombudsman RI periode 2016–2021, Adrianus Meliala, menjelaskan bahwa sumber laporan bisa berasal langsung dari masyarakat, hasil temuan Ombudsman dari pemberitaan media, atau inspeksi mendadak. “Ketika masyarakat melapor ke Ombudsman, atau ketika Ombudsman mengetahui dari pemberitaan atau inspeksi mendadak, maka pemeriksaan akan dilakukan,” ujar Adrianus.
Setelah menerima laporan, Ombudsman kemudian akan mendalami dugaan maladministrasi melalui serangkaian pemeriksaan yang bisa dilakukan secara langsung di lapangan atau dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat. “Pemeriksaan bisa dilakukan langsung di tempat atau dengan memanggil pihak yang terlibat,” tambahnya.
Hasil dari proses pemeriksaan tersebut akan dirangkum dalam Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP), dokumen resmi yang berisi kesimpulan dan rekomendasi koreksi. Menurut Adrianus, “LHAP berisi beberapa kesimpulan dan rekomendasi korektif yang diserahkan oleh Ombudsman kepada pihak-pihak yang terkait.”
Melalui LHAP, Ombudsman meminta instansi terkait untuk melakukan perbaikan terhadap layanan atau kebijakan yang dinilai bermasalah. Jika rekomendasi korektif ini diimplementasikan, maka penanganan laporan dianggap selesai.
Namun, jika rekomendasi korektif dalam LHAP tidak dijalankan, Ombudsman memiliki kewenangan untuk meningkatkan tindakannya dengan mengajukan rekomendasi resmi kepada Presiden dan DPR. Adrianus menjelaskan bahwa rekomendasi ini bersifat final dan mengikat sesuai dengan Undang-Undang Ombudsman, sehingga wajib dijalankan oleh instansi yang menjadi sasarannya.
Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor Ombudsman
Kejagung melakukan penggeledahan di kantor Ombudsman RI dan rumah salah satu komisionernya pada Senin (9/3/2026). Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna. “Memang ada penggeledahan di rumah dan kantor hari ini,” ujar Anang.
Menurut Anang, penggeledahan tersebut dilakukan terkait dugaan pelanggaran Pasal 21 KUHP mengenai penghalangan proses penyidikan dan penuntutan dalam perkara minyak goreng yang sebelumnya dinyatakan bebas. “Dia terkena Pasal 21, per
➡️ Baca Juga: Prediksi BMKG: Kedatangan Musim Kemarau 2026 Lebih Awal dari Biasa
➡️ Baca Juga: Bojan Hodak Hadapi Dilema Menentukan Starting XI Persib Menjelang Pertandingan dengan Persik