Sebuah tindakan tegas kembali dilakukan oleh Amerika Serikat. Kali ini, targetnya adalah dua entitas dan enam individu yang diduga terlibat dalam pengumpulan dana untuk Korea Utara melalui operasi teknologi informasi di negara-negara lain. Akan kita ulas lebih jauh dalam artikel ini, fakta-fakta mengejutkan yang terungkap dari sanksi yang diberikan oleh AS ini dan dampaknya terhadap operasi pengumpulan dana ilegal tersebut.
Operasi Pengumpulan Dana untuk Korea Utara
Pada Kamis (12/3), Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan dan enam individu yang diduga berperan dalam operasi pengumpulan dana bagi Korea Utara. Operasi ini dilakukan dengan memanfaatkan tenaga kerja di bidang teknologi informasi dari negara-negara asing.
Skema ini, menurut Departemen Keuangan AS, telah berhasil menipu sejumlah bisnis di Amerika dan menghasilkan pendapatan signifikan untuk mendanai program senjata Korea Utara. Pada tahun 2024 saja, skema ini diklaim telah menghasilkan hampir $800 juta.
Modus Operandi
Departemen Keuangan AS juga menuduh pekerja yang terkait dengan operasi ini telah menanam malware di jaringan perusahaan untuk mencuri data penting. “Rezim Korea Utara menargetkan perusahaan-perusahaan Amerika melalui skema penipuan yang dilakukan oleh agen TI luar negerinya, yang mempersenjatai data sensitif dan memeras bisnis untuk pembayaran yang besar,” ujar Menteri Keuangan Scott Bessent.
Bessent menambahkan, pemerintah AS akan terus mengejar dan menindak operasi-operasi semacam ini yang dilakukan oleh Korea Utara.
Entitas dan Individu yang Kena Sanksi
Dua entitas yang kena sanksi adalah Amnokgang Technology Development Company, sebuah perusahaan IT asal Korea Utara, dan Quangvietdnbg International Services Company, yang berbasis di Vietnam. Sementara itu, individu-individu yang terkena sanksi adalah facilitator operasi yang berbasis di Korea Utara, Vietnam, Laos, dan Spanyol.
Departemen tersebut juga mengungkapkan bahwa Nguyen Quang Viet, CEO perusahaan Vietnam tersebut, telah mengkonversi sekitar $2,5 juta menjadi mata uang kripto untuk Korea Utara antara tahun 2023 dan 2025. Jumlah ini termasuk pendapatan ilegal yang diperoleh dari pekerja IT yang terkait dengan Amnokgang.
Sanksi yang Diambil
Di bawah sanksi baru ini, semua properti atau kepentingan dalam properti di Amerika Serikat yang terkait dengan perusahaan dan individu tersebut dibekukan. Selain itu, setiap transaksi yang melibatkan mereka juga dilarang.
Tindakan ini tentu saja merupakan bentuk usaha pemerintah AS untuk memberantas operasi pengumpulan dana ilegal bagi Korea Utara. Dengan mengekspos dan menindak para pelaku, diharapkan operasi semacam ini bisa terhenti dan tidak merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah.
➡️ Baca Juga: Prabowo Rilis Target 100 GW Pembangkit Surya: Langkah Maju Transformasi Energi Terbarukan Indonesia
➡️ Baca Juga: Ahli: Memilih Skincare Bayi yang Tepat Berpengaruh pada Kesehatan Mental Ibu